Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/06/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menilai turunnya pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah pada persoalan maritim dan blue economy Indonesia yang selama ini didengungkan. Atas hal itu, ia pun mengkritik keras Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, sehingga ia mendukung adanya penambahan anggaran untuk KKP di tahun 2025.

“Kami mendukung penuh penambahan anggaran yang diminta oleh Menteri KKP. Saya membaca bahwa usulan anggaran yang disampaikan tidak disetujui oleh Bappenas dan Menteri Keuangan, ini satu paradigma salah terkait dengan pembangunan perikanan. Di mana blue economy atau maritim ekonomi yang selalu didengung-dengungkan?,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/06/2024).

Diketahui, KKP mendapat pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp6,23 Triliun, jumlah ini turun karena sebelumnya di tahun 2024 KKP mendapat Rp6,43 Triliun. Politisi Fraksi PKS itu pun membandingkan dengan perolehan pagu anggaran Tahun 2025 milik kementerian dan lembaga lainnya yang dinilainya cukup besar. Seperti Kementerian PUPR yang mendapat Rp146,98 Triliun, Kementerian Pertahanan 135,4 Triliun, dan Polri sebesar 114 Triliun.

“Potensi sumber daya alam kita yang ada di laut ini mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit. Tadi diusulkan untuk bertambah menjadi 10 Triiun ya Pak Menteri? Kenapa tidak 50 (triliun) saja, Pak? ini belum setengahnya (Kementerian) Pertahanan dan Polri Pak. Saya kritik keras ini Bappenas dan Menkeu,” tegasnya.

“Potensi sumber daya alam kita yang ada di laut ini mendapatkan jatah anggaran yang sangat sedikit. Tadi diusulkan untuk bertambah menjadi 10 Triiun ya Pak Menteri? Kenapa tidak 50 (triliun) saja, Pak?"

Legislator dapil Maluku itu juga mengusulkan agar bila perlu mengundang Menteri Keuangan dalam Rapat Komisi IV. Mewakili daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar, ia meminta Pemerintah untuk serius terhadap Pembangunan sektor perikanan Indonesia.

“Dimana paradigma mereka (Bappenas dan Menteri Keuangan) terkait dengan pembangunan sektor perikanan? Kalau kita ingin daya dari laut,  seluruh sumber daya. Bagaimana Indonesia ini bisa maju? Mari kita care terkait dengan political will kita untuk anggaran ini,” pungkasnya. (gal/rdn)